Share

SKP2 Kasus Novel Baswedan, Menciderai Rasa Keadilan dan Intervensi Prinsip Kekuasaan Kehakiman

TRIBRATANEWS METRO – JAKARTA, Selasa (23/02/2016).

Pakar Hukum Pidana, Romli Atmasasmita menyayangkan sikap kejaksaan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) kasus Novel. Menurutnya kejaksaan salah menerapkan Pasal 144 KUHAP perihal penarikan kembali surat dakwaan.

“Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hanya bisa dilakukan jika pengadilan belum menetapkan tanggal atau hari sidang. Perkara NB kan sudah ditetapkan tanggal sidangnya dan telah ada penunjukan majelis hakim,” kata Romli di Jakarta, Senin (22/2/2016).

Selain itu, kata dia, mengenai tempus delicti yang menjadi alasan kejaksaan juga tidak tepat secara hukum. “Kadaluarsa pada 19 Februari 2016, tapi kejaksaan telah menetapkan P-21 dan pelimpahan perkara ke PN Bengkulu tanggal 29 Januari 2016. Ini lucu hukum dipermainkan,” cetus Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran ini.

Dengan penerbitan SKP2 ini, Romli rasa keadilan telah dicederai dengan adanya intervensi terhadap prinsip kekuasaan kehakiman. “pa saja yang dilanggar, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009. Bahkan bertentangan secara diametral dengan UUD 1945-Bab XA tentang Hak Asasi Manusia,” katanya. pungkasnya.

Dalam perkara ini, meski Novel sudah menjalani sidang etis pada tahun tersebut dan dinyatakan tidak melakukan tindak pidana dan bahkan mengambil alih tanggung jawab anak buahnya serta telah menjalani sidang di majelis kehormatan etik dengan hukuman mendapat teguran keras. Pada Februari 2004, Polres Bengkulu menangkap enam pencuri sarang walet, setelah dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi di pantai, keenamnya ditembak sehingga satu orang tewas.

Leave a Comment