Share

PERKARA NOVEL BASWEDAN TIDAK BISA DIHENTIKAN.

TRIBRATANEWS METRO – JAKARTA, Sabtu (13/02/2016).

Perkara Novel Baswedan mendapat perhatian dan tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat, salah satunya Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Prof. Muzakir. Menurutnya “Perkara Pidana penyidik KPK, Novel Baswedan tidak bisa dihentikan, sekalipun oleh Presiden Joko Widodo, dan bila dihentikan maka bertentangan dengan pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum.dan Azas Keadilan “Demi azas keadilan dan penegakan konstitusi hukum, perkara tersebut tidak boleh dihentikan. sekalipun oleh seorang presiden”

Selain berkas perkara lengkap dan telah dilimpahkan, Undang Undang telah menyatakan bahwa penegakan hukum tidak bisa dintervensi. Benar atau tidak akan sangkaan terhadap seorang Novel Baswedan, biar hakim di pengadilan yang menentukan,” kata Prof Muzakir di Jakarta, Kamis (11/2/2016). Muzakir mengatakan, sebagai negara yang berasaskan hukum, perkara Novel tidak bisa dicampurkan dalam ranah politik, yaitu dugaan adanya unsur kriminalisasi terhadap Novel.

“Karena perkara pidana atas novel itu, semasa dia menjabat sebagai Kasatreskrim di Polres Bengkulu, memiliki sejumlah bukti yang kuat. Karenanya saya sarankan agar Presiden Jokowi jangan dilibatkan, karena ini murni perkara pidana dan bukan perkara politis. Dan juga sangat aneh jika Kejaksaan memiliki wacana akan menarik perkara ini, padahal berkas telah dinyatakan lengkap oleh pihak jaksa di Kejaksaan Negeri Bengkulu,“ ujar Prof Muzakir. (Tribratanewsmetro)

Leave a Comment