Share

PENGAMAN UNJUK RASA DI GEDUNG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

BIDHUMAS PMJ – Jakarta, Senin (15/02/2016).

Pada hari senin 15 Februari 2016 dimulai pukul 08.00 WIB Anggota DIT Sabhara Polda Metro Jaya mengamankan Gedung KPK dari massa Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Anti Romahurmuziy (GEMPAR) yang melakukan aksi pelaporan tindak pidana korupsi alih fungsi lahan hutan riau seluas 1.638.249 Hektar, gerakan massa GEMPAR tersebut dipimpin oleh Rijal Bule sebagai koordinator lapangan dengan jumlah massa kurang lebih 100 orang.

Para aksi massa GEMPAR menyampaikan tuntutannya dengan hormat, Kami dari Element Gerakan Mahasiswa Dan Pemuda Anti Romahurmuziy, bersama ini kami sampaikan hal” sebagai berikut:

1) Berdasarkan pasal 41 ayat (1) UU No. 31 thn 1999 tentang pemberantasan tindak pidana kotupsi, bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana KORUPSI.
2) Bahwa kami memantau terhadap penanganan kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK ternyata masih banyak yang belum di proses, walaupun telah ada bukti-bukti dan petunjuk yang secara hukum dapat diproses. Seperti trhadap ROMAHURMUZIY (Ketua Komisi 1lV DPR RI) Periode 2009-2014 dalam kasus suap alih fungsi hutan di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau seluas kurang lebih 1.638.249 Hektar;
3) Bahwa ROMAHURMUZIY terlubat dalam revisi surat keputusan menteri kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas kurang lebih 1.638.249 Hektar terkait alih fungsi hutan di Riau;
4) Bahwa berdasarkan UU No.20 Tentang perubahan atas UU No. 31 Thn 1999 tentang pemberberantasan Tindak Lidana Korupsi (“UU TIPIKOR”) melarang pegawai negri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hafian atau janji trsebut diberikan untuk menggerakan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertebtabgab dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a);
5) Bahwa dlm sisren pembujtian hukum acara pidana yang menganut setel sel negatif wattelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang”Yang dapat dipergunakan untuk pembuktian salah satunta adalah keterangan sakti.
6) Bahwa berdasarkan UU TIPIKOR, orang yang membantu pelaku tindak pidana korupsi dikenakan ancaman pidana yg sama dengan yg dikenakan kpda pelaku koruosi (pasal 15 UU TIPIKOR).

Berkat pengamanan dari Dit Sabhara Polda Metro Jaya aksi massa ini dapat berjalan dengan aman dan tertib tanpa ada hal yang tidak diinginkan terjadi. (sov)

Leave a Comment