Share

Pakar Pidana: Bila Novel Baswedan Bebas Hukum Hanya Milik Penguasa

TRIBRATANEWS METRO – JAKARTA, Sabtu (20/02/2016).

Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita ikut mengkritisi rencana Jaksa Agung menghapuskan perkara (deponering) penganiayaan hingga tewas yang dilakukan mantan penyidik KPK Novel Baswedan. Menurut Guru Besar Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) ini, situasi ini membuktikan bahwa hukum hanya milik penguasa. Bukan si empunya korban penganiayaan yang hanya masyarakat biasa.

“Bisa-bisanya pimpinan KPK (periode) IV dan Polri barter-barteran untuk lepaskan NB (Novel Baswedan) dari jerat hukum. Hukum hanya milik penguasa itu NYATA,” kata Prof Romli di Twitter pribadinya.
“Begitulah jika negara hukum dikuasai oleh mereka yang tidak paham hukum. Dikiranya hukum = kekuasaan, jadi bisa sewenang-wenang,” sambungnya.

Karena itulah, Romli setuju dengan revisi Undang-Undang KPK. Salah satunya untuk mencegah orang-orang yang hanya berlindung di balik kegagahperkasaan lembaga antirasuah itu. ” Makanya saya setuju 1.000 persen revisi UU KPK untuk cegah orang-orang yang hanya job-seeker dan “ganti baju” saja, ” ujar dia.

“Coba bayangkan oleh fans Novel Baswedan / KPK, jika saudara Anda diperlakukan sama seperti Novel Baswedan terhadap Korbannya? Tidakkah anda pasti akan meminta keadilan juga?,” tutup Romli.

Leave a Comment