Share

Jaksa Agung Dinilai Tidak Paham Hukum

TRIBRATANEWS METRO – JAKARTA, Jum’at (19/02/2016).

Kelompok Mahasiswa, Pemuda & Rakyat Penyelamat Hukum (MPR-PH), menilai Jaksa Agung HM. Prasetyo tidak mengerti hukum di Indonesia. Pasalnya, politikus Partai Nasdem itu dikabarkan akan mendeponering kasus mantan pemimpin dan penyidik KPK, yakni Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan Novel Baswedan.

Padahal, syarat utama untuk Kejaksaan Agung (Kejagung) dapat memberikan deponering ialah demi kepentingan umum dan setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang berhubungan dengan masalah tertentu.

“Yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas, mendeponering kasus tersebut jelas tidak termasuk dalam kepentingan umum,” ungkap koordinator MPR-PH, Abdul Aziz di depan Gedung Kejaksaan Agung, Jakartan Selatan, Kamis (18/2/2016).

Sebab itu, mereka menilai Prasetyo tidak mengerti hukum, karena mengindahkan persyaratan dalam memberikan deponering kepada oknum yang melakukan pelanggaran hukum. Seharusnya, Kejagung dalam penegakan hukum harus mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar yakni kepentingan bangsa dan negara, bukan hanya kepentingan individualis.

“Itu membuat kami yakin, kalau jangan-jangan Prasetyo tidak paham akan hukum, namun dipaksakan menjadi Jaksa Agung dan Prasetyo adalah orang pertama yang memimpin Kejagung, yang melanggar peraturan Kejagung sendiri,” tutup Abdul.

Leave a Comment