Share

Majelis Hakim MK Minta Para Saksi Beri Keterangan Sesuai Fakta

Majelis Hakim di sidang sengketa Pilpres 2019 meminta para saksi yang telah disumpah untuk menerangkan sejujur-jujurnya sesuai fakta yang ada. Bukan keterangan diksi manipulatif atau siluman dan juga asumsi pribadi. Hal itu disampaikan Hakim konstitusi Suhartoyo yang menegur Agus Maksum sebagai saksi pertama yang dihadirkan dari kubu Prabowo-Sandiaga Uno. Saksi tersebut juga diketahui dari salah satu tim yang ada di BPN.

“Anda jangan menggunakan diksi manipulatif atau siluman, ada data yang tidak sesuai antara data sebenarnya dengan data pembandingnya. Jangan menyimpulkan manipulasi atau siluman, pakai diksi yang lebih netral tidak kemudian nuansanya pendapat Anda itu,” ucap hakim Suhartoyo menegur saksi Agus di siding MK, Rabu (19/6/2019).

Saat memberikan keterangan, Agus menyebut temuan DPT tidak wajar sebanyak 17,5 juta. Ia kemudian menyebut satu nama Udung dari Pangalengan, Bandung, Jawa Barat yang memiliki 2 kode digit awal sebagai kode provinsi KTP yakni 1-0. Menurut Agus, kode provinsi KTP diawali 1-1. Ia menduga sendiri, adanya KK manipulatif terkait munculnya pemilih fiktif yang dilihatkan berdasarkan kode area tersebut.

“KK manipulatif itu ternyata setelah kami cek ke lapangan ternyata ada DPT silumannya,” terang Agus.

Hal inilah yang akhirnya membuat Majelis Hakim MK meminta saksi untuk bicara berdasarkan fakta dan bukan asumsi pribadi. Hakim juga meminta para saksi lain, untuk bicara apa adanya, jujur, karena ada ancaman pidana bila memberikan keterangan palsu.

“Saya ingatkan Pak Agus bisa jelaskan dan menerangkan apa yang anda ketahui, alami dengar, dengan sebenar-benarnya. Kalau memberikan tidak sebenarnya, mahkamah bisa keliru ambil keputusan. Kalau anda berikan keterangan tidak sebenarnya bisa kena pasal 242 KUHP, diancam maksimal 7 tahun penjara. Penyampaian ini juga untuk saksi-saksi lain,” kata Hakim Aswanto mengingatkan para saksi lainnya.

Leave a Comment